Beranda » Budaya » Kenapa Jokowi Tak Hadiri Simposium Nasional Raja dan Sultan Seluruh Indonesia?

Minggu, 22 Mei 2022 - 07:26:02 WIB
Kenapa Jokowi Tak Hadiri Simposium Nasional Raja dan Sultan Seluruh Indonesia?
Diposting oleh : Harun AR
Kategori: Budaya - Dibaca: 60 kali

Catatan Kecil Dari Simposium Raja dan Sultan Seluruh Indonesia: Kenapa Jokowi Tak Hadir?

Oleh: M. Harun*)

Gelaran yang kerap diadakan yang mengatasnamakan pewaris kerajaan dan kesultanan Nusantara terbesit saya ingin memberikan catatan kecil . Simposium Nasional dan Deklarasi Maklumat yang dilakukan oleh Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia ( LKPASI) yang digelar pada 19-20 Mei 2022 di Grand Cempaka Jakarta tampak perwakilan daerah memakai busana adat kerajaan dan kesultanan warna warni sesuai budaya tempo dulu yang mereka tampilkan kembali.

Bahkan bukan saja raja dan sultan yang hadir tapi juga ada pemangku adat, kepala Suku, kepala Marga dari Seluruh Indonesia.

Mereka para raja dan sultan berharap agar Pemerintah bisa bekerjasama dengan para raja-raja dan berfungsi untuk memajukan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Dalam penegasannya, Fungsi para raja-raja harus dikembalikan agar rakyat bisa Gemah, Ripah, Loh Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo (makmur beimpah, tentram, damai, sejahtera).

Fungsi mereka sejatinya tinggal sebatas nilai historis,  moral dan falsafah. Tapi fungsi secara politis sudah tidak begitu berperan, terutama di era sistem demokrasi yang serba modern saat ini.

Untuk mimpi kembalinya kejayaan masa kerajaan dan kesultanan Nusantara mungkin bisa kita katakan suatu Utopia belaka ditengah demokratisasi yang dilakukan oleh berbagai penjuru dunia, termasuk di negeri kita tercinta ini 

Kegiatan simposium Nasional serta berbagai rekomendasi yang menjadi harapan para trah raja dan sultan, menurut pendapat penulis, hanyalah sebuah nostalgia serta pelurusan sejarah serta terlindunginya trah kerajaan dan kesultanan beserta aset aset vital yang pernah mereka kuasai dan mereka miliki.
Keinginan mereka para pewaris trah darah biru tersebut banyak menjadi harapan mereka semua. Misalnya, Sultan Syarif Nazir yang bergelar Sultan Assaidis Syarif Nazir Abdul Jalil Saifudin yang merupakan trah ke-13 dari keturunan kesultanan Melayu Kerajaan Siak Inderapura, Riau.
 
"Dari Simposium ini diharapkan agar para raja-raja yang ada di seluruh Indonesia dapat menjadi Owner dan pengelola negeri ini yang bisa dipercaya ( amanah)," jelas Sultan Syarif kepada sejumlah media usai acara Simposium.

Menurutnya, kami sebagai pewaris hak adat, budaya. Dimana Tanah ini dari dulu awalnya milik kami dan Pemerintah harus segera merealisasikan dan mengembalikan itu semuanya kepada kami.

Dari Kesultanan Cirebon juga bersuara, Sunan Hidayatullah berharap kegiatan simposium yang kebetulan bersamaan dengan peringatan kebangkitan nasional 20 Mei 2022 ini adalah momentum kebangkitan para raja dan sultan memasuki era baru yaitu era digital. Era yang tidak sama dengan era sebelumnya. 

Menurut Sunan, keterbukaan informasi saat ini menuntut agar peninggalan sejarah masa lalu baik berupa dokumen sejarah, sumpah para raja dan sultan serta aset aset heratige lainnya, sangat perlu diketahui oleh generasi berikutnya yang kini dikenal generasi Z atau generasi milenial.

" Oleh sebab itu peran politik para raja dan sultan perlu ditingkatkan termasuk mendesak pemerintah dan DPR sekarang segera menuntaskan terkait pembahasan undang undang tentang raja dan sultan yang pembahasannya sudah berlangsung sejak tahun 2018," pinta Sunan.

Terkait perlindungan terhadap aset aset masa lalu yang dimiliki para raja dan sultan, Sunan Hidayatullah ini agar pemerintah memberikan hak hak Ulayat dan tanah adat kepada raja dan sultan. " Di masa pemerintahan Jokowi yang tinggal sebentar ini kami harapkan kerjasama pemerintah dengan para raja dan Sultan terus ditingkatkan. Agar jangan sampai para kapitalis menguasai tanah Ulayat kami dengan melakukan pelanggaran terhadap hak hak para raja dan sultan," jelas Sunan.

Harapan yang sama juga di ungkapkan oleh Sultan Buton yang ke-40 yaitu : Sultan Kaimudin Halifatul Hafiz.  Ia  berharap sekaligus menghimbau agar masyarakat yang ada di negeri ini berlaku amanah. Terutama para pemimpin yang memiliki kekuasaan. Kami meng- idam idam-kan  Negara Kesatuan Republik Indonesia ini jaya dan sejahtera. Begitu juga kami minta supaya keberadaan Suku, Adat, Budaya yang kita miliki bisa di hargai di dalam negeri sendiri bahkan di hargai juga di dunia internasional. "Pemerintah harus bisa menjadi solusi dan bisa 6 menyelesaikan permasalahan yang ada di negeri ini,"imbauan Sultan Buton kepada pihak pemerintah.

Tengku Muhammad Nizar mewakili kerajaan Ranti Kampar Kiri Gunung Seilan, Riau, dia berharap Setelah Simposium Nasional dan Deklarasi Maklumat Raja dan Sultan kami mengharapkan kepada pemerintahan Jokowi untuk memberikan status kejelasan tanah Ulayat atau tanah adat milik para raja dan sultan yang kini diganti menjadi hak guna usaha ( HGU) oleh pengusaha yang tidak melibatkan anak keturunan kerajaan.

" Setidaknya hak hak tanah ulayat dan adat jangan dilanggar dan perlu dilindungi dengan peraturan agar terdistribusi secara betul," jelasnya.

Apalagi pemerintah  memiliki staf untuk mengurus dan mendata tentang tanah adat tersebut sehingga tidak terlalu sulit mendata.

" Perlu diketahui bahwa wilayah kami kerajaan Ranti Kampar Riau telah merdeka sebelum negara Indonesia merdeka lalu setelah merdeka Ranti Kampar G. Siland ikut bergabung dengan NKRI. Maka wajar agar hak hak tanah kami harus dilindungi,"tegas Tengku.

Ia mendoakan agar Presiden di akhir masa jabatannya memberi kenangan manis dan indah bagi kami dengan memberikan hak hak para raja dan sultan  beserta keturunannya sebagaimana layaknya.
 
Datuk Juanda selaku Ketua LKPASI menegaskan bahwa simposium kali ini dalam rangka menindaklanjuti adanya pertemuan Raja-Raja dengan Presiden Republik Indonesia di Istana Bogor pada Tanggal 4 Januari 2018. Sementara itu pembukaan acara simposium Nasional pada Tanggal 18 Mei 2022 dan sebagai puncak acaranya berlangsung pada tanggal 20 Mei 2022.

Menurut Datuk Juanda, pertemuan  dengan Presiden Jokowi ada empat (4) hal yang disampaikan Presiden kepada Raja-Raja yaitu: pertama,  Raja-Raja perlu mendaftarkan asset Kerajaan yang dikuasai Negara agar dipertimbangkan dan diberi konpensasi, kedua,  dengan pendataan Asset berupa Tanah agar dijadikan sertifikasi. ketiga, agar diadakan program pengelolaan optimalisasi pengelolaan asset tanah dan keempat,  Regitalisasi Keraton dengan pemugaran situs situs istana yang sudah rusak.

Menanggapi pesan Presiden diatas, Datuk Juanda mengatakan bahwa apa yang disampaikan Presiden terkait pendataan Asset Kerajaan dalam empat poin diatas, ternyata Raja dan Sultan memerlukan waktu sekitar 4 Tahun untuk menginventarisir di seluruh Indonesia yakni dari periode 2018 sampai 2022.

Maka, tambah Datuk,  langkah kemudian yang dilakukan Raja-Raja dan Sultan dengan membuat sebuah Organisasi yang namanya LKPASI (Lembaga Komunikasi Informasi Pemantau Adat Seluruh Indonesia). Organisasi ini bertujuan untuk merealisasikan terwujudnya apa yang disampaikan Presiden pada pertemuan di Istana Bogor. 

"Alhamdulillah kami memerlukan waktu selama 4 Tahun sudah terealisasi dan kini data data yang sudah terdata dengan akurat tersebut berada di LKPASI," ungkap Juanda.

Menurut pantauan penulis di arena acara, semangat Raja dan Sultan yang hadir di acara simposium tersebut tampak bersemangat. Mungkin ada semacam reuni atas kesamaan kepentingan sehingga dalam pertemuan yang digelar dihotel berbintang tersebut konon terlaksana dengan biaya pribadi serta akomodasi ditanggung oleh masing-masing peserta. Tampak  hadir Raja dan Sultan dari bagian Timur Indonesia, Sulawesi, Kalimantan dan Nusa Tenggara. Begitu juga dari pulau Sumatera dan Riau, tak ketinggalan mereka yang dari Jawa.

Mereka mendeklarasikan Maklumat lewat pernyataan dan rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah Jokowi. Kedepannya Datuk Juanda meminta lewat maklumat ini kepada pemerintah Jokowi supaya Asset Kerajaan yang berupa tanah yang saat ini telah terdata untuk diperhatikan dan dijaga eksistensinya yang intinya pada isi yang tercantum di Maklumat tersebut tertuang harapan  Raja-Raja dan Sultan meminta supaya aset kekayaan berupa tanah dikembalikan untuk dikelola sendiri sesuai dengan Peraturan Presiden No 18 Tahun 2021 yang sudah ditandatangani oleh Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia yang mana pada Pasal 98 berbunyi bahwa Tanah kerajaan dapat diberikan kembali kepada pihak Kerajaan dengan syarat dikelola Sendiri sesuai payung Hukumnya adalah PP No 18 Tahun 2021 yang mana diberikan kesempatan dalam pengelolaannya.

"Namun hingga dibacakan Maklumat Simposium Nasional pada puncak acara,  Maklumat ini belum diterima langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Bahkan, Raja dan Sultan berharap atas kesediaan Presiden Jokowi untuk menghadiri puncak acara namun hingga acara berakhir,  belum ada juga konfirmasi atas kesediaan kehadiran beliau, 
padahal surat secara korespondensi  kepada Presiden sesuai prosedur dan sudah dilayangkan jauh sebelum acara ini diselenggarakan," keluh Datuk Juanda. Catatan penulis,  Kenapa Bapak Presiden tidak hadir?
 
*) Penulis, M. Harun, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Muslim Indonesia ( IJMI). 

BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)