Beranda » Ekonomi » BPKH, Penyehatan Bank Muamalat?

Kamis, 19 Mei 2022 - 23:12:21 WIB
BPKH, Penyehatan Bank Muamalat?
Diposting oleh : Harun AR
Kategori: Ekonomi - Dibaca: 95 kali

BPKH, Penyehatan Bank Muamalat ?
 
Penulis : DR. MAS'UD (Dosen Pasca Sarjana UHAMKA)

Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah Bank Pertama dan Murni Syariah di prakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1 Mei 1992. Bapak BJ. Habibie (Ketua ICMI), KH. Hasan Basri (Ketua MUI) dan Presiden Soeharto adalah tokoh kunci lahirnya BMI.Saat badai krisis moneter 1997/1998 yang menyebabkan banyak bank konvensional menjadi Pasien BPPN, Bank Muamalat tetap mampu bertahan tanpa sentuhan Rawat Inap BPPN sedikitpun.

 
Namun menyebabkan terkoreksinya kinerja keuangan BMI yang 
mengalami kerugian signifikan, data 1999 : asset : Rp. 693 M, rugi : Rp. - 78 M, ROE : -271,94%, NPF : 53,33%.Melalui manajemen terpilih tahun 1999 ketika itu, BMI mampu bertahan dan keluar dari krisis, data 2000 : asset : Rp.1.127 T, laba : Rp. 3 M, ROE : 3,98%, NPF : 12,84%, yang juga sukses membawa investor untuk menambah modal BMI yaitu BPD-ONH, IDB dan investor timur tengah lainnya. Kinerja keuangan BMI terus meroket hingga tahun 2013 : Asset : Rp. 54 694 T, laba : Rp. 478 M, ROE : 32,87%, NPF : 0,78%. 

Setelah beberapa kali terjadi pergantian direksi, kinerja keuangan BMI mulai menurun dan lebih drastis terjadi pada masa direksi saat ini.Berdasarkan laporan keuangan Desember 2020 laba bersih hanya Rp 10 miliar, yang secara keseluruhan baik ROA maupun ROE mengalami penurunan secara signifikan. Begitu juga dengan kinerja keuangan Desember 2021 laba mengalami penurunan menjadi hanya Rp. 8,9Miliar, dengan ROA maupun ROE menurun tipis dari tahun 2020. 
 
Dalam rangka untuk memperbaiki Laporan Keuangan maka dilakukan penyerahan pembiayaan bermasalah sebesar Rp10 Triliun kepada Perusahaan Pengelola Asset (PPA) melalui Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Asset (PKPA) sehingga NPF turun signifikan menjadi 0.08%. Dari informasi yang diperoleh bahwa sebelum kerjasama dengan PPA, direksi telah berusaha
menyehatkan keuangan BMI untuk penambahan modal dengan mencari investor baru. Dalam hal ini, Direksi BMI telah melakukan beberapa kali mengundang investor melalui right issue.
 
Namun, pelaksanaan right issue selalu gagal mendapatkan investor karena ketidak-mampuan. Memasuki 2020 pada awal pemerintahan kabinet Indonesia maju wacana masuknya modal BPKH ke BMI mulai menemukan titik terang setelah adanya persetujuan DPR serta dukungan Wapres dan Meneg BUMN.
 

 
Pada 15 november 2021, BPKH menerima hibah saham dari Islamic Development Bank(IsDB), SEDCO dan Boubyan, dengan demikian BPKH telah menjadi pemegang saham mayoritas. Namun Kebijakan hibah ini adalah inisiatif sendiri dari IsDB, SEDCO dan Boubyan untuk menghibahkan pada lembaga yang kredibel, lebih khusus lagi adanya upaya lobby dari BPKH dan pemerintah.
 
Dalam usaha untuk menyelamatkan BMI maka BPKH mengambil inisiatif untuk menambah modal melalui right issue dengan menambah modal senilai Rp1 Triliun dan memberikan pinjaman berupa sukuk senilai Rp 2 triliun maka BPKH menjadi Pemegang Daham Pengendali (PSP) yang telah ditetapkan OJK 14 Februari 2022.
 
"Dari sisi investasi dana BPKH, Anggito Abimanyu memaparkan ada dua alasan BPKH berinvestasi di bank syariah tersebut, pertama untuk mendapat nilai manfaat bagi jemaah haji. Kedua, untuk mendapat pelayanan bagi seluruh jemaah haji di seluruh Indonesia". "Nilai manfaat bisa dividen, capital gain dan juga bagaimana BPKH memanfaatkancabang BMI di seluruh Indonesia dan layanan digital untuk bisa memberikan layanan," papar dia. (CNN Indonesia, 4/1/2022).

"Peneliti Ekonomi Syariah INDEF, Fauziah Rizki Yuniarti mengatakan BPKH jelas harus punya intervensi penuh untuk merombak organisasi Bank Muamalat. Hal tersebut demi 
mempertahankan kredibilitas investasi BPKH yang mengutamakan azas kehati-hatian dan profesionalitas". "Cari tahu what went wrong dengan manajemen yang ada, harus dicari tahu apa yang salah, siapa yang bertanggung jawab supaya akar masalahnya bisa diketahui dengan cepat dan diselesaikan," katanya. Fauziah juga mengingatkan investasi BPKH adalah dana haji yang merupakan dana umat. Sehingga BPKH harus memiliki 
rencana bisnis yang mumpuni serta memantau penerapannya." (Republika.co.id. 17/11/2021).
 
Penulis berpendapat bahwa dari prinsip dan tujuan investasi dana BPKH diatas dan analisis dari sisi regulasi, GCG, dan evaluasi kinerja serta adanya kerugian karena dugaan salah kelola yang dilakukan oleh manajemen BMI maka adalah suatu keharusan dan wajib adanya pergantian direksi secara menyeluruh oleh BPKH.

Dari informasi pengumuman harian Necara 26 April 2022, bahwa BMI akan menyelenggarakan RUPSLB pada Kamis 2 juni 2022. Ini adalah momentum reformasi penyehatan BMI yang kedua,setelah momentum pertama RUPSLB 28 Februari lalu tidak dimanfaatkan oleh BPKH untuk perubahan pergantian pengurus.
 
Tentu Indonesia khususnya umat Islam pemegang saham BMI yang berjumlah lebih dari 800 ribu orang dan umat pemilik BPKH sangat berharap bahwa RUPSLB yang direncanakan 2 juni tersebut Ada perubahan pengurus BMI dan memilih DIREKSI BARU yang profesional, amanah, teruji dan terbukti berinvestasi di bank syariah tersebut, sehingga pertama untuk mendapat nilai manfaat bagi jemaah haji. Kedua, untuk mendapat pelayanan bagi seluruh jemaah haji di seluruh Indonesia".

Keputusan BPKH yang sangat penting ini akan tercatat sepanjang masa pada rekam jejak digital semua media untuk penyehatan BMI dan hal ini meninggalkan SWEET LEGACY dan husnul khotimah bagi pengurus BPKH periode 2017-2022 diakhir masa
jabatan mereka, sehingga BPKH dan BMI menjadi lembaga keuangan syariah tersehat dan terbesar baik nasional maupun global. (*).⁶

BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)