Beranda » Nasional » PSII Usulkan ke Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Pilkada ditengah Pandemi Covid-19

Minggu, 27 September 2020 - 08:24:22 WIB
PSII Usulkan ke Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Pilkada ditengah Pandemi Covid-19
Diposting oleh : MelayuToday.com
Kategori: Nasional - Dibaca: 72 kali

PSII Usulkan ke Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Pilkada Serentak 2020 Ditengah Pandemi Covid-19

Jakarta, Melayutoday.com-Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia mengusulkan dua pilihan ( opsi ) kepada pemerintah Jokowi jika Pilkada serentak 2020 akan terus dilaksanakan di tengah kondisi pandemi covid-19.

Hal tersebut dapat dijalankan jika pemerintah dapat menjamin penerapan protokol kesehatan dan penyediaan alat pencegahan Covid-19 pada kegiatan Pilkada.

Presiden DPP Syarikat Islam Indonesia, KH. Muflich Chalif Ibrahim mengatakan, untuk mengatasi keadaan darurat dan mendesak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memperpanjang masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota.

"Ini untuk masa jabatannya yang telah berakhir di 270 daerah yang akan digelar Pilkada serentak 2020," ujar Muflich dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Selain itu, tambah Cholif, Presiden Jokowi dengan kewenangannya juga agar calon pasangan kepala daerah yang telah didaftar dan disahkan oleh KPU, kewenangan pemilihannya dapat diberikan kepada DPRD I dan DPRD II untuk memilih calon pasangan tersebut. Yaitu: Kewenangan pemilihannya diberikan kepada DPRD I untuk.pasangan Gubernur dan wakil Gubernur dan DPRD II utk Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan wakil walikota.

"Dengan ditertibkannya Perppu oleh presiden, anggaran biaya Pilkada serentak 2020 dapat dimanfaatkan penanganan kesehatan dan dampak sosial akibat Covid-19,"pungkas Cholif.

Seperti diketahui bahwa dalam kondisi pandemi covid -19 tersebut pemerintah bersama DPR dan penyelenggara Pemilu sepakat tetap melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah, 9 Propinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Padahal banyak pihak mendesak agar kegiatan tersebut ditunda untuk mencegah masifnya penyebaran Covid-19 serta menyelamatkan nyawa rakyat. Karena tidak ada jaminan tidak terjadi kerumunan baik saat kampanye, saat antrian pemungutan suara serta pada tahap penghitungan suara. Hal hal tersebut berpotensi besar akan terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan di masa pandemi. Hal ini juga bertentangan dengan upaya pencegahan memutus mata rantai penyebaran covid 19. ( redaksi ).

BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)