Beranda » Hukum » Organisasi Buruh Internasional Dukung Pekerja Indonesia Hentikan RUU Omnibus Law

Rabu, 11 Maret 2020 - 12:13:39 WIB
Organisasi Buruh Internasional Dukung Pekerja Indonesia Hentikan RUU Omnibus Law
Diposting oleh : MelayuToday.com
Kategori: Hukum - Dibaca: 39 kali

ITUC-AP mendukung Serikat Pekerja Indonesia Tolak RUU Omnibus Law
 
Jakarta, Melayutoday.com,- Konfederasi Serikat Buruh lnternasional Asia Pasiflk (lTUC-AP) yang secara efektif mewakili lebih dari 60 juta anggota dari 59 konfederasi serikat buruh/ senkat pekerja nasional yang berafialiasi di 34 negara dan wilayah di wilayah Asia  Pasifik  mendukung penuh  pekerja  Indonesia. khususnya yang beafilisi dengan lTUC-AP di Indonesia (KSPI dan KSBSI) dalam  menghentikan usulan “RUU Omnibus Law Cipta Kerja’.

Hal ini dinyatakan pada acara duskusi dan.press confrence KSPI -ITUC-AP di Hotel Saripan Pasific, Rabu ( 11/3/2020) pagi.

Menurut pernyataan mereka,  Sejak Oktober 2019, lTUC-AP telah memantau dengan seksama masalah ketenagakerjaan di Indonesia ketika Presiden Joko Widodo mengusulkan untuk merampingkan hukum Indonesia yang tumpang tindih menjadi dua RUU Omnibus tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Perpajakan , dengan tujuan utama untuk menarik investasi asing, memastikan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan 
peluang kerja.

"Kami mengetahui bahwa usulan “RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja  yang di ajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Februari 2020 di tentang dan ditolak secara luas oleh kaum Pekerja/Buruh di lndonesia dan mendapatkan kecaman keras karena di lakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan serikat buruh/ serikat pekerja," jelasnya.

Sesuai RUU yang ada saat ini , tambahnya, analisis kami menunjukkan bahwa “RUU Omnibus Cipta Kerja” akan mengarah pada fleksibilitas yang lebih besar dan mengurangi kesejahteraan buruh/pekerja secara signifikan. ( harun).

Pernyataan Sikap

(1) Usulan RUU Omnibus Law ini berisiko malemahkan upah minimum:

Akan menghilangkan acuan upah minimum di tingkat kota / kabupaten dan sektoral, dan hanya mengacu pada upah minimum provinsi. Tingkat upah minimum akan didasarkan pada penumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, bukan berdasarkan dan’ biaya hidup sebenarnya.
Pengaturan upah akan menjadi hak prerogatif gubemur provinsi. di mana ini bertentangan dengan Konvensi ILO No.131 tentang Penetapan Upah Minimum. yang membutuhkan mekanisme penetapan upah minimum melalui mekanisme tripartit. Sanksi tegas terhadap pengusaha karena tidak mematuhi tingkat upah minimum juga akan melemah secara signinkan. Undang-undang yang berlaku saat ini (UU 13/2003) menetapkan hukuman hingga 4 tahun penjara dan / atau pembayaran denda hingga 400 juta rupiah. Omnibus Law akan menghapus

hukuman ini serta hukuman karena keterlambatan pembayaran upah yang tidak memiliki justifikasi yang benar. Selain Itu, usaha mikro-kecil dan menengah, yang merupakan mayoritas usaha di Indonesia. dapat dibebaskan dari kewajiban membayar upah minimum buruh/pekerjanya.

(2) Ketentuan penting terkait pembayaran pesangon akan dihapus:

lni akan mempermudah perekrutan dan pemecatan buruh/pekerja bagi pengusaha. dan pada saat yang sama merampas kesejahteraan yang signifikan dari buruh/pekerja. Misalnya. buruh/pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu tidak akan Iagi mendapatkan manfaat dari uang pesangon.

Kategori buruh/pekerja lain yang kehilangan uang pesangon mereka termasuk buruh/pekerja yang diberhentikan sebagai bagian dari prosedur penghematan atau buruh/pekerja yang diberhentlkan karena sakit yang berkepanjangan dan kecelakaan kerja.

(3) UU Omnibus juga akan menghapus batasan terhadap penggunaan berlebihan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang bersifat permanen:

Saat ini, undang-undang tidak mengizinkan pengusaha untuk mempekerjakan buruh/pekerja dengan PKWT selama Iebih dari dua tahun untuk pekerjaan yang sifatnya permanen. Namun, ketentuan tersebut akan dihapuskan jika RUU Omnibus ini disahkan. lni akan mendorong pengusaha untuk terusmenerus mempertahankan pekerja dengan kontrak yang tidak menjamin keamanan kerja.

(4) Undang-undang Omnibus akan menghapus batasan untuk outsourcing buruh/pekerja dan perlindungan skema kesehatan dan pensiun:

Saat ini, outsourcing hanya diperbolehkan untuk Iima jenis pekerjaan yang bukan bagian dari bisnis inti perusahaan. Namun, jika perubahan yang diusulkan disahkan, maka tidak akan ada Iagi hambatan bagi pengusaha untuk melakukan outsourcing di semua kegiatan usaha mereka. yang menjadikan buruh/pekerja tidak memiliki keamanan kerja seperti buruh/pekerja bekerja dengan dasar per jam dst. Akibatnya. banyak pekerja tidak akan terlindungi dari skema perlindungan asuransi kesehatan dan pensiun.

(5) Undang-undang Omnibus akan menyebabkan rlslko kesehatan dan keselamatan yang signifikan:

: Sementara batas 40 jam kerja per minggu dipertahankan dalam UU Omnibus, 
batasan harian akan dihapus. Jam kerja maksimum yang diperbolehkan akan meningkat, yang dapat menyebabkan risiko kesehatan dan keselamatan yang signiflkan.

(6) Konsultasi dengan serikat buruh/serikat pekerja akan dihapus:

Persyaratan untuk berkonsultasi dengan serikat buruh/ serikat pekerja guna meminimalkan hilangnya pekerjaan dan mengambil langkah-langkah demi

mengurangi dampak buruk dari pemutusan hubungan kerja dalam hal terjadi restrukturisasi akan dihapus.

Setiap amandemen yang diusulkan dalam RUU ini seharusnya tidak boleh mengurangi hak dan manfaat yang sudah dijamin oleh peraturan dan perundangundangan.

Mengurangi standar ketenagakerjaan hanya akan mendorong penyebaran pekerjaan berupah rendah, pekerjaan rentan dan menghambat suatu negara dalam mengembangkan pekerjaan dengan keterampilan tinggi yang lebih stabil.

Oleh karena itu,ITUC-AP mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mencabut

RUU Omnibus yang diusulkan dan menyerukan konsultasi terbuka dan konstruktif dengan mitra sosial dalam menyusun RUU yang diusulkan tersebut.

Shoya Yoshida Sekertaris Jenderal ITUC~Asia Pasifik

BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)