Beranda » Hukum » Perhimpunan Masyarakat Madani Bahas Dampak Omnibus Law

Selasa, 03 Maret 2020 - 06:23:52 WIB
Perhimpunan Masyarakat Madani Bahas Dampak Omnibus Law
Diposting oleh : MelayuToday.com
Kategori: Hukum - Dibaca: 102 kali

Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Gelar Diskusi Publik Omnibus Law Ciptaker

Jakarta, Melayutoday.com,-Onibus Law Dalam Perspektif Politik, Hukum Dan Ekonomi dijadikan tema diskusi publik Perhimpunan Madyarakat Madani( Prima) di Jakarta, Senin (2/3/2020).

Hadir sebagai Narasumber yaitu: Hendri Satrio (Pengamat KedaiKopi), Mustolih Siradj (Pengamat Hukum UIN Jakarta), Denny Yuartha (Pengamat Ekonomi INDEF), dan Khalid Zabidi (Politisi Partai Golkar).

Khalid Zabadi mengatakan apa yang dilakukan Jokowi di periode ke dua ini sangat baik terutama munculnya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker).

"Yang menjadi masalah adalah dimata masyarakat, seolah-olah Omnibus Law ini seperti kejar tayang mulai dari penyusunannya dari Pemerintah sampai dikirim ke DPR. Padahal Omnibus Law bersifat disruption yaitu melakukan lompatan dan mampu mengikuti kemajuan zaman, kemutakahiran teknologi, dan investasi," kata Khalid. 

Menurut Khalid yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan Pemerintah adalah dampak jika Omnibus Law ini dijalankan.

"Aspek Lingkungan juga perlu diperhatikan oleh semua stack holder seperti kawasan hutan lindung dan tanah adat perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Omnibus Law harus mampu mengatasi masalah sekaligus menjadi solusi atas masalah dampak lingkungan akibat pengaruh investasi atau perusahaan," jelas Khalid. 

Lebih lanjut, Khalid menyebut bahwa "Omnibus Law akan menjadikan Indonesia kuat secara ekonomi dan politik."

"Tolak ukurnya adalah Omnibus Law akan memberikan daya tahan kepada Indonesia secara perekonomian lewat masuknya investor kedalam negeri. Secara politik, Presiden Jokowi harus berani mengambil resiko untuk menjalankan Omnibus Law ini,  Pemerintah Pusat harus mampu menghilangkan hambatan investasi seperti aturan, izin dan undang-undang terutama di daerah," kata Khalid. 

Sementara itu Mustolih Siradj mengatakan "Omnibus Law akan menghilangkan undang-undang yang menghambat masuknya investasi.  "

"Ada 71 undang-undang yang akan terkena dampak jika Omnibus Law ini diberlakukan. Otomatis undang-undang atau peraturan yang bertentangan dan menjadi penghambat dengan Omnibus Law akan terlikuidasi," kata Mustolih. ( kontributor berita: Indri).

BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)