Beranda » Nasional » Mengupas Polemik Wacana Munculnya Kembali GBHN

Rabu, 04 September 2019 - 19:27:32 WIB
Mengupas Polemik Wacana Munculnya Kembali GBHN
Diposting oleh : MelayuToday.com
Kategori: Nasional - Dibaca: 103 kali

Mengupas Polemik Wacana Kemunculan Kembali GBHN

Jakarta, Melayutoday.com,- Bermula dari Kongres V, PDI Perjuangan merekomendasikan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR kembali diberikan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal tersebut menimbulkan kesanksian dan pertanyaan dari masyarakat, apakah hal tersebut akan rentan mengembalikan model kekuasaan yang ada seperti pada masa Orde Baru? Dan Kenapa baru pada periode kedua Jokowi hal tersebut nyaring diwacanakan? Polemik wacana kemunculan kembali GBHN menjadi topik utama diskusi yang diselenggarakan Lembaga Survei KedaiKOPI pada 4 September, 2019 di Sofyan Hotel Cut Meutia, bertajuk “Mengupas Polemik Wacana Kemunculan Kembali GBHN”. 

Diskusi publik dihadiri oleh Dr. Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI; Dr. Ir Akbar Tandjung, Politisi Senior Partai Golkar; Muhammad Nasir Djamil, Anggota DPR dari Partai PKS dan Hendri Satrio, Analis Politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI.
Dr. Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI menjelaskan bahwa GBHN diperlukan untuk mengontrol capaian dan anggaran sehingga pembangunan dapat bisa dilaksanakan dengan berkelanjutan. Mereka meragukan kesinambungan visi pembangunan Indonesia, bahwa Indonesia tidak memiliki perencanaan pembangunan nasional secara menyeluruh yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial serta pemerintah daerah. 
“Tidak adanya kesinambungan pembangunan di tingkat nasional dan daerah semenjak GBHN dihapuskan”, tegas Basarah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sangat dimungkinkan berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), begitu juga sangat mungkin terjadi ketidaksinkronan antara visi dan eksekusi pembangunan di level Kota/Kabupaten, Provinsi dan bahkan Nasional. 

Sedangkan pembicara lain menyatakan. Menghidupkan kembali GBHN dianggap berisiko menciptakan masalah ketatanegaraan. Indonesia setelah reformasi memiliki sistem ketatanegaraan yang sangat berbeda dengan Indonesia pada periode Orde Baru. 

Dr. Ir. Akbar Tandjung, politisi senior dari Partai Golkar menyatakan bahwa akan ada kekhawatiran MPR menjadi lembaga tertinggi negara, yang ujungnya adalah kekhawatiran masyarakat bahwa pemilihan Presiden akan diwacanakan untuk kembali dipilih oleh MPR, seperti pada masa Orde Baru.

“Kalaupun tujuannya adalah untuk perencanaan pembangunan, kita sudah punya RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional).

Akbar Tandjung juga menambahkan bahwa pada dasarnya perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui sinkronisasi antara daerah dan nasional. Menurut Akbar, Presiden juga dapat mengajukan UU apabila memiliki rencana pembangunan berkelanjutan.
“Apabila Presiden memiliki rencana pembangunan, rencana pembangunan tersebut bisa diajukan Presiden untuk menjadi UU melalui diskusi oleh DPR,… Hal tersebut membuat sebenarnya GBHN belum terlalu urgent untuk diwacanakan saat ini.”

Sedangkan Anggota DPR Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil menyebutkan bahwa MPR harus menjelaskan secara rinci alasan kepada rakyat jika ingin melakukan amandemen UUD seara terbatas yang memungkinkan adanya GBHN dan harus melibatkan rakyat.

“Butuh kajian mendalam, walaupun sedikit bisa mengubah fundamental ketatanegaraan kita. Kita harus mencari alternatif-alternatif lainnya. Atau kita gunakan kata GBHN yang akan membangkitkan kita pada ingatan masa Orde Baru, atau gunakan kata lain.” Ujar Nasir Djamil.

Analis Politik Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio memertanyakan kekompakan anggota MPR terkait wacana GBHN ini, “Apakah benar MPR sudah kompak untuk melakukan amandemen UUD secara terbatas? Karena Ketua DPR saja sempat berubah-ubah pendapatnya mengenai GBHN ini, di satu waktu lanjutkan, di lain kesempatan kaji mendalam. Selain itu kenapa harus sekarang wacana tersebut digulirkan bukan dari 2014 misalnya”

Hendri menggarisbawahi dan menyimpulkan dari perkataan pembicara lain, “politik senior yang ada di sini setuju bahwa pemilihan langsung Presiden tetap dipertahankan meski ada amandemen terbatas."

Pada akhirnya masyarakat harus turut serta mengawasi wacana GBHN atau Haluan Negara ini ke manapun arah bergulirnya.

BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)