Beranda » Opini » Transportasi Laut Jangan Dilupakan (Bagian 2)

Minggu, 08 Januari 2017 - 21:49:07 WIB
Transportasi Laut Jangan Dilupakan (Bagian 2)
Diposting oleh : MelayuToday.com
Kategori: Opini - Dibaca: 22 kali

 Oleh Dr Mas  ud HMN*)

Lalu berakibat, berbagai parameter tidak terukur secara akurat. Tata kelola palka atau ruangan muatan kapal juga sering terabaikan sehingga mengganggu kesetimbangan. Terjadilah antara bale space atau ruangan untuk muatan umum dengan grain space atau muatan curah dalam kondisi campur aduk.

Tidak bisa tidak ini  mengganggu prosedur keamanan kapal dalam mengukur markah kambangan atau plimsoll mark untuk mengetahui tanda batas daya muat kapal.Maaksudnya adalah  bahwa infrastruktur angkutan laut khususnya pelayaran rakyat merupakan katalisator pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan integrator bangsa Indonesia. Namun, kondisi riil menyatakan  sebagian besar infrastruktur tersebut dalam kondisi usang dimakan usia. Sektor yang sarat regulasi, kompetensi SDM dan padat teknologi itu tidak sanggup lagi mengarungi waktu.

Harapannya agar Pemerintah jangan hanya memperhatikan infrastruktur Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) pada selat yang padat seperti halnya Selat Sunda dan Selat Bali. Sedangkan operasional ASDP di selat atau pulau terpencil lainnya dalam kondisi yang rawan. Kondisi kapal yang beroperasi untuk penyeberangan antarpelabuhan banyak yang bermasalah. Apalagi cuaca ekstrem dan gelombang pasang semakin sering terjadi.                   

Ada 172 lintasan

Sebagai pengetahuan bagi kita,ada 172 lintasan penyeberangan resmi di seluruh negeri ini yang operasionalnya ditetapkan melalui Kepmen Perhubungan. Sebagian besar infrastruktur lintasan dilanda masalah laten. Yakni armada yang umurnya sudah tua. Pada infrastruktur transportasi penyeberangan yang existing,  85 % jenis armada yang digunakan adalah jenis Roro, sisanya jenis Landing Craft Tank (LCT) sebanyak 4,2 %; dan kapal penumpang 6,8 %.

Berdasarkan data stasistik jumlah armada penyeberangan sekitar 208 unit,  45 % diantaranya dimiliki oleh BUMN ( PT ASDP ), 53 % pelayaran rakyat, dan 2 % kerja sama pperasi (KSO) antara BUMN-swasta. Terlihat ketidakmampuan dalam menyediakan modal dan sulitnya memperoleh kredit perbankan  untuk peremajaan armada. Sehingga, sebagian besar kapal sudah beroperasi di atas 10 tahun. Selain itu juga kurangnya partisipasi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan operasi ASDP, terutama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan transportasi perintis.

Secara umum lintas penyeberangan dapat dibedakan menjadi tiga kriteria. Pertama, lintas permintaan tinggi, yakni lintas yang memerlukan pelayanan lebih dari 6 trip per hari dan menggunakan kapal berukuran 300-500 Gross Ton (GRT).  Kedua, lintas permintaan sedang, yaitu lintas dengan permintaan 2-6 trip per hari dan menggunakan kapal berukuran 300-500 GRT. Ketiga, lintas permintaan rendah, yaitu lintas dengan permintaan kurang dari 2 trip per hari.

Selain membutuhkan rehabilitasi, unit dermaga penyeberangan juga perlu pembenahan manajemen dan standarisasi teknis. Hal itu penting agar faktor kompatibilitas dermaga bisa terwujud. Pembenahan manajemen dan standarisasi teknis juga sudah sangat mendesak.

Masalah infrastruktur ASDP bisa berlarut-larut akibat kinerja docking days dari perusahaan galangan kapal masih rendah. Tidak mudah bagi perusahaan pelayaran rakyat untuk melakukan perawatan kapalnya di dok atau galangan kapal. Perlu segera merealisasikan insentif dan fasilitas kredit untuk memperbaiki kinerja dan kapabilitas dok atau galangan kapal.

Akhirnya, metafora klasik nenek moyang kita, dilaut kita jaya menjadi penting Yaitu simbol kebanggaan historik. Salah satu caranya  jangan melupakan pembangunan trasnsportasi laut  kita.

*) Penulis adalah Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) Jakarta.

 

Ilustrasi: kapal Laut

 


BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)